Ujang : Kemitraan Strategis Pemerintah dengan Gapki
30 Maret 2017
Admin Website
Berita Kedinasan
1983
BALIKPAPAN. Terhadap permasalahan terkait penguasaan lahan untuk
kegiatan perkebunan yang muncul, maka pihak Kementerian Agraria Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional siap mendukung dan memberikan kemudahan
perijinan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad saat menutup Borneo Oil Palm Forum Wodrkshop 2017 di Balikpapan, Kamis (30/3).
"Banyak permasalahan teknis dilapangan yang dialami untuk investasi perkebunan terkait sertifikasi, proses HGU maupun IUP. Tapi pihak kementerian sudah menjamin kemudahan dan penataan perijinan lebih baik," katanya.
Komitmen kementerian termasuk dukungan Pemprov Kaltim melalui instansi teknis menunjukkan betapa kuat sinergi pemerintah dengan perusahaan kelapa sawit (perusahaan besar swasta) dalam menyukseskan pembangunan ekonomi hijau terbarukan berkelanjutan.
Ujang mengakui dukungan dan komitmen merupakan wujud kemitraan yang strategis telah terbangun antara pemerintah dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki).
Apalagi ujarnya, Gubernur Awang Faroek Ishak sudah memasukkan kegiatan subsektor perkebunan masuk dalam RPJMD 2013-2018 untuk meningkatkan daya saing daerah yang berimbas pada kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Kaltim.
Bahkan lanjutnya, Presiden Joko Widodo secara tegas mendukung Gubernur membangun dan mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan Kutai Timur sebagai kawasan industri (hilirisasi) untuk pengolahan kelapa sawit hingga downstream (produk turunan selain crude palm oil/CPO).
Karenanya, dukungan kuat pemerintah ini harus diterima perusahaan dengan kinerja yang kuat pula membangun suksektor perkebunan hingga hilirisasi produknya.
"Melalui workshop BOPF ini kita lebih membangun semangat pemerintah dengan Gapki untuk berkolaborasi serta bermitra mewujudkan Kaltim yang berdaya saing melalui pembangunan ekonomi hijau terbarukan yang berkelanjutan," ungkap Ujang.
Workshop BOPF mengambil tema Peluang dan Tantangan Industri Perkebunan Kelapa Sawit Sebagai Tulang Punggung Utama dalam Transformasi Berbasis Ekonomi Terbarukan.(masdiansyah/
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad saat menutup Borneo Oil Palm Forum Wodrkshop 2017 di Balikpapan, Kamis (30/3).
"Banyak permasalahan teknis dilapangan yang dialami untuk investasi perkebunan terkait sertifikasi, proses HGU maupun IUP. Tapi pihak kementerian sudah menjamin kemudahan dan penataan perijinan lebih baik," katanya.
Komitmen kementerian termasuk dukungan Pemprov Kaltim melalui instansi teknis menunjukkan betapa kuat sinergi pemerintah dengan perusahaan kelapa sawit (perusahaan besar swasta) dalam menyukseskan pembangunan ekonomi hijau terbarukan berkelanjutan.
Ujang mengakui dukungan dan komitmen merupakan wujud kemitraan yang strategis telah terbangun antara pemerintah dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki).
Apalagi ujarnya, Gubernur Awang Faroek Ishak sudah memasukkan kegiatan subsektor perkebunan masuk dalam RPJMD 2013-2018 untuk meningkatkan daya saing daerah yang berimbas pada kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Kaltim.
Bahkan lanjutnya, Presiden Joko Widodo secara tegas mendukung Gubernur membangun dan mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan Kutai Timur sebagai kawasan industri (hilirisasi) untuk pengolahan kelapa sawit hingga downstream (produk turunan selain crude palm oil/CPO).
Karenanya, dukungan kuat pemerintah ini harus diterima perusahaan dengan kinerja yang kuat pula membangun suksektor perkebunan hingga hilirisasi produknya.
"Melalui workshop BOPF ini kita lebih membangun semangat pemerintah dengan Gapki untuk berkolaborasi serta bermitra mewujudkan Kaltim yang berdaya saing melalui pembangunan ekonomi hijau terbarukan yang berkelanjutan," ungkap Ujang.
Workshop BOPF mengambil tema Peluang dan Tantangan Industri Perkebunan Kelapa Sawit Sebagai Tulang Punggung Utama dalam Transformasi Berbasis Ekonomi Terbarukan.(masdiansyah/
humasprov kaltim)
SUMBER : SEKRETARIAT
SUMBER : SEKRETARIAT
