BALIKPAPAN. Terhadap permasalahan terkait penguasaan lahan untuk
kegiatan perkebunan yang muncul, maka pihak Kementerian Agraria Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional siap mendukung dan memberikan kemudahan
perijinan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan Kaltim
Ujang Rachmad saat menutup Borneo Oil Palm Forum Wodrkshop 2017 di
Balikpapan, Kamis (30/3).
"Banyak permasalahan teknis dilapangan yang
dialami untuk investasi perkebunan terkait sertifikasi, proses HGU
maupun IUP. Tapi pihak kementerian sudah menjamin kemudahan dan penataan
perijinan lebih baik," katanya.
Komitmen kementerian termasuk
dukungan Pemprov Kaltim melalui instansi teknis menunjukkan betapa kuat
sinergi pemerintah dengan perusahaan kelapa sawit (perusahaan besar
swasta) dalam menyukseskan pembangunan ekonomi hijau terbarukan
berkelanjutan.
Ujang mengakui dukungan dan komitmen merupakan wujud
kemitraan yang strategis telah terbangun antara pemerintah dengan
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki).
Apalagi ujarnya, Gubernur
Awang Faroek Ishak sudah memasukkan kegiatan subsektor perkebunan masuk
dalam RPJMD 2013-2018 untuk meningkatkan daya saing daerah yang berimbas
pada kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Kaltim.
Bahkan
lanjutnya, Presiden Joko Widodo secara tegas mendukung Gubernur
membangun dan mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta
Trans Kalimantan Kutai Timur sebagai kawasan industri (hilirisasi) untuk
pengolahan kelapa sawit hingga downstream (produk turunan selain crude
palm oil/CPO).
Karenanya, dukungan kuat pemerintah ini harus diterima
perusahaan dengan kinerja yang kuat pula membangun suksektor perkebunan
hingga hilirisasi produknya.
"Melalui workshop BOPF ini kita lebih
membangun semangat pemerintah dengan Gapki untuk berkolaborasi serta
bermitra mewujudkan Kaltim yang berdaya saing melalui pembangunan
ekonomi hijau terbarukan yang berkelanjutan," ungkap Ujang.
Workshop
BOPF mengambil tema Peluang dan Tantangan Industri Perkebunan Kelapa
Sawit Sebagai Tulang Punggung Utama dalam Transformasi Berbasis Ekonomi
Terbarukan.(masdiansyah/
humasprov kaltim)
SUMBER : SEKRETARIAT
