Produksi Sawit Kaltim Justru Meningkat
09 Mei 2013
Admin Website
Berita Kedinasan
4344
SAMARINDA. Kampanye hitam yang diembuskan lembaga
swadaya masyarakat (LSM) asing terhadap perkebunan sawit di Indonesia
ternyata tak berdampak bagi Kaltim. Bahkan, tren produksi tandan buah
segar (TBS) di daerah ini terus meningkat.
Kepala Bidang Usaha, Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim Moh Yusuf mengungkapkan, black campaign yang dilakukan LSM asing tak berpengaruh terhadap aktivitas perkebunan sawit di Benua Etam.
"Hal itu (kampanye hitam) biasa terjadi, dan itu wajar dilakukan negara seperti Prancis dan Amerika. Sebab, dalam hukum perekonomian, persaingan bisnis identik dengan black campaign, guna mematikan usaha," ucapnya.
Sebagai bukti perkebunan sawit di Kaltim tak terpengaruh pada kampanye hitam itu, adalah produksi di daerah ini setiap tahunnya terus meningkat. Berdasarkan data Disbun Kaltim, produksi sawit pada 2009 sebesar 2,2 juta ton, dan tahun 2010 meningkat menjadi 3 juta ton (selebihnya lihat grafis, Red).
Diakuinya, memang ada isu yang dilempar LSM asing, seperti perkebunan sawit bisa merusak permukaan lahan. Kemudian, lahan sawit dituding menyerap air sangat tinggi, sehingga mengancam satwa yang dilindungi. Aktivitas perkebunan sawit juga disebut menimbulkan pemanasan global.
Namun, pemerintah pusat sudah memberlakukan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Aturan ini untuk melindung perusahaan sawit.
"Untuk melindungi ekspor crude palm oil (CPO) maka kebun sawit yang sudah mendapat kelas I, kelas II, dan kelas III dapat langsung mengajukan permohonan sertifikasi ISPO. Agar produk CPO tetap terjual ketika diekspor," jelasnya.
Yusuf menjelaskan, aturan itu muncul untuk mendukung unilateral komitmen Pemerintah Indonesia di Kopenhagen pada 2009 dan Program Based Line on Loi Indonesia dan Norwegia pada 2010 akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK).
Indonesia, ungkap dia, dituduh sebagai penyumbang GRK ketiga terbesar di dunia. Ia meyakini, sawit bukanlah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. Malah lebih ramah lingkungan ketimbang tambang batu bara. Pemerintah bertekad mengembangkan sawit yang didasarkan pada aturan.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga tengah memoratorium izin perkebunan. Ini menunda rencana buka lahan sejumlah perusahaan sawit. "Akibatnya pada 2013 perizinan perkebunan tidak diterbitkan. Jadi, usaha kelapa sawit tidak bisa bertambah. Hanya secara umum, tidak memengaruhi produksi CPO. Sebab, perusahaan kelapa sawit tetap produktif," jelasnya.
Yusuf mengakui, moratorium dan tudingan LSM berdampak positif bagi
daerah. Sebab, Pemprov dan bupati/walikota se-Kaltim menjadi lebih
hati-hati ketika menerbitkan izin usaha atau pembukaan lahan perkebunan
kelapa sawit.
"Memang 15 tahun lalu akibat isu tersebut (kampanye hitam) membuat perusahaan terganggu. Namun sekarang perusahaan sudah dapat berjalan lebih baik," ungkapnya.
Sementara itu, untuk mengantisipasi isu diembuskan LSM asing, Pemprov melakukan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Yaitu, standar yang disusun Asosiasi Nirlaba Pemangku Kepentingan (pihak perkebunan, pemerintah, dan LSM) terkait kelapa sawit atas desakan konsumen Uni Eropa. Tetapi RSPO bersifat sukarela, sehingga kurang kuat penegakannya dan tidak berbasis Peraturan Pemerintah.
"Pertemuan ini dilakukan agar ada proses sharing antara LSM dan pemerintah, agar isu ini dapat diantisipasi demi keberlangsungan produksi sawit," jelasnya.
INDUSTRI POTENSIAL
Sebelumnya, bisnis kelapa sawit di Indonesia terus kena gempuran black campaign. Salah satunya, selalu disebut tak ramah lingkungan, menghabiskan air tanah, dan membuat lahan tak lagi subur setelah produksi. Ternyata, banyak sekali yang percaya isu ini. Padahal, pemerintah yakin, isu itu sengaja diembuskan LSM asing supaya industri sawit Indonesia tak maju-maju. Alasannya, mereka tak ingin Indonesia menguasai pasar sumber energi terbarukan.
"Industri sawit dalam negeri, sangat potensial. Memang harga CPO (crude palm oil) sempat turun, namun saat ini sudah membaik. Hanya, secara garis besar ada kendala pada black campaign yang terus dilakukan. Saya tak usah sebut negara-negara mana saja (yang melakukan), namun isu itu sengaja diembuskan karena persaingan bisnis," sebut juru bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi, saat berkunjung ke Gedung Biru Kaltim Post Balikpapan.
Hal senada disampaikan Direktur Area Borneo III PT Astra Agro Lestari (Tbk) Budi Utarto. Dia mencontohkan, hasil produksi 1 hektare sawit dalam setahun, 10 kali lebih banyak dibanding biji bunga matahari atau tanaman sejenis lainnya. Artinya, negara-negara lain di dunia yang tak bisa memproduksi sawit (karena bukan di daerah ekuator), akan membuka lahan 10 kali lebih luas untuk menyamai industri sawit di Indonesia.
"Artinya, mereka jauh lebih banyak membuka lahan baru. Sekarang, siapa yang paling merusak lingkungan? Kampanye negatif yang disebarkan ini, murni karena persaingan usaha. Banyak yang tidak ingin Indonesia maju," sebutnya.
"Memang 15 tahun lalu akibat isu tersebut (kampanye hitam) membuat perusahaan terganggu. Namun sekarang perusahaan sudah dapat berjalan lebih baik," ungkapnya.
Sementara itu, untuk mengantisipasi isu diembuskan LSM asing, Pemprov melakukan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Yaitu, standar yang disusun Asosiasi Nirlaba Pemangku Kepentingan (pihak perkebunan, pemerintah, dan LSM) terkait kelapa sawit atas desakan konsumen Uni Eropa. Tetapi RSPO bersifat sukarela, sehingga kurang kuat penegakannya dan tidak berbasis Peraturan Pemerintah.
"Pertemuan ini dilakukan agar ada proses sharing antara LSM dan pemerintah, agar isu ini dapat diantisipasi demi keberlangsungan produksi sawit," jelasnya.
INDUSTRI POTENSIAL
Sebelumnya, bisnis kelapa sawit di Indonesia terus kena gempuran black campaign. Salah satunya, selalu disebut tak ramah lingkungan, menghabiskan air tanah, dan membuat lahan tak lagi subur setelah produksi. Ternyata, banyak sekali yang percaya isu ini. Padahal, pemerintah yakin, isu itu sengaja diembuskan LSM asing supaya industri sawit Indonesia tak maju-maju. Alasannya, mereka tak ingin Indonesia menguasai pasar sumber energi terbarukan.
"Industri sawit dalam negeri, sangat potensial. Memang harga CPO (crude palm oil) sempat turun, namun saat ini sudah membaik. Hanya, secara garis besar ada kendala pada black campaign yang terus dilakukan. Saya tak usah sebut negara-negara mana saja (yang melakukan), namun isu itu sengaja diembuskan karena persaingan bisnis," sebut juru bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi, saat berkunjung ke Gedung Biru Kaltim Post Balikpapan.
Hal senada disampaikan Direktur Area Borneo III PT Astra Agro Lestari (Tbk) Budi Utarto. Dia mencontohkan, hasil produksi 1 hektare sawit dalam setahun, 10 kali lebih banyak dibanding biji bunga matahari atau tanaman sejenis lainnya. Artinya, negara-negara lain di dunia yang tak bisa memproduksi sawit (karena bukan di daerah ekuator), akan membuka lahan 10 kali lebih luas untuk menyamai industri sawit di Indonesia.
"Artinya, mereka jauh lebih banyak membuka lahan baru. Sekarang, siapa yang paling merusak lingkungan? Kampanye negatif yang disebarkan ini, murni karena persaingan usaha. Banyak yang tidak ingin Indonesia maju," sebutnya.
"Padahal, sudah jelas industri sawit itu paling banyak menyedot
tenaga kerja, memberikan dampak bagi daerah dengan membuka jalan-jalan
baru karena umumnya letak lahan sawit di pedalaman, dan lainnya. Namun,
melihat rendahnya kepercayaan publik, bisa saya katakan black campaign yang mereka lakukan berhasil," tambah Budi.
Selama ini, black campaign terhadap sawit memberikan dampak besar. Dan sudah terasa sejak 2011 lalu. Saat itu, berdasarkan data statistik Eurostat, impor Uni Eropa untuk komoditas kelapa sawit/CPO dari Indonesia mengalami penurunan tajam hingga 26 persen.
DIKUTIP DARI KALTIM POST, KAMIS, 9 MEI 2013
