Jakarta - Pemerintah berharap pelaku industri minyak sawit dapat membuktikan tuduhan Green Peace, akan perusakan hutan dalam proses penanaman sawit adalah keliru. Tuduhan ini haruslah dijadikan tantangan bagi seluruh pihak.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Perdagangan RI, Mahendra Siregar, di hotel Gran Hyatt, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (9/2/2011).

"Konsen berbagai pihak maupun tanggung jawab pemerintah dan pelaku bisnis. Lihat ini sebagai tantangan, mengelola dan membuktikan tidak seperti yang dikhawatirkan," jelasnya.

Salah satu cara yang segera dilakukan pelaku industri adalah dilakukannya uji coba konsep Stok Karbon Tinggi (SKT), yang dilakukan PT SMART Tbk (SMAR), bersama induk usahanya Golden Agri Resources Limited (GAR). Keduanya bekerja sama dengan pemerintah dan The Forest Trust (TFT) mencari cara untuk mengkonservasi hutan.

Bersama TFT, kedua perseroan melaksanakan Kebijakan Konservasi Hutan (KKH) demi mewudukan kenilihan deforestasi pada lahan tanam GAR. KKH fokus untuk tidak membangun di hutan SKT, di aera hutan konservasi dan lahan gambut.

KKH juga menghargai keberadaan pendudukan lokal dan mematuhi peraturan, serta interprestasi nasional prinsip dan kriteria Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

GAR dan SMART akan melakukan kegiatan lapangan untuk menyusun definisi provisional hutan SKT, yakni yang memiliki nilai karbon melebihi 35 ton carbon per ha.

"GAR akan berbagai hasil kegiatan lapangan apabila telah selesai. Definisi provisional diatas 35 tc per ha, dapat berubah sebagaimana yang bisa diterapkan industri, dan sesuai hasil kegiatan lapangan dan setelah berkonsultasi dengan pemangku kepentingan," jelas Chairman dan CEO GAR.

KKH dibangun sejalan dengan pernyataan GAR pada 4 Februari lalu, yang mencakup tidak mengkonservasikan lahan dengan stok karbon tinggi (termasuk lahan gambut terlepas dari kedalamannya).

Kemudian tidak mengkonservasikan di area bernilai konservasi tinggi. Serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan demi peningkatan produkstivitas.

GAR, lanjutnya, juga tengah mempersiapkan productivity policy dan social & community engagement policy, guna memastikan pendekatan secara menyeluruh atas komitmen sustainability.

Kerja sama dengan TFT dilakukan guna memastikan didapatkannya sertifikasi RSPO pada bulan Desember 2015.

 

DIKUTIP DARI DETIK, RABU, 9 PEBRUARI 2011