Optimalkan Kinerja Forum FKPB Dukung RAD KSB
17 Maret 2021 Admin Website Berita Daerah 162
Optimalkan Kinerja Forum FKPB Dukung RAD KSB

BALIKPAPAN. Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam beraneka ragam sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu SDA terbarukan yang terus digalakkan untuk meningkatkan ekonomi daerah yakni komoditi kelapa sawit.

Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad menjelaskan peran perkebunan kelapa sawit dalam peningkatan ekonomi Kalimantan Timur sangat besar.

"Data tahun 2020 menunjukan produksi minyak sawit Indonesia sebesar 51 juta ton, sementara produksi Kaltim mencapai 3.8 juta ton," sebut Ujang Rachmad dalam Workshop Perkebunan Berkelanjutan di Hotel Grand Tulip, Balikpapan, Rabu 17 Maret 2021.

Di sisi lain, lanjut, perkebunan menghadapi perhatian dan pengawasan berbagai pihak di tingkat global (pemerintah/regulator, LSM, investor, dan konsumen) tentang dampak industri kelapa sawit terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial.

"Komoditas kelapa sawit telah melibatkan jutaan orang dan berkontribusi mengurangi kemiskinan," katanya.

Diakuinya, pembangunan perkebunan menghasilkan manfaat sosial yang lebih luas dan mampu mempertahankan SDA menopang kekayaan bangsa menjadi hal yang fundamental dalam pengembangan perkebunan berkelanjutan sehingga dapat bersaing dan berhasil dalam jangka panjang.

"Inilah mengapa pembangunan perkebunan perlu dikaitkan dengan pembangunan wilayah berkelanjutan," ujarnya.

Strategi percepatan rencana aksi daerah, Disbun pada 2018 telah mendorong terbentuk Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (FK-PB) terdiri unsur Pemprov, akademisi, pelaku usaha perkebunan (pekebun dan perusahaan perkebunan), NGO dan tokoh masyarakat.

"FK-PB telah memiliki landasan hukum Pergub 52/2018. Selaras RAD-KSB maka FK-PB menjadi pelaksana di Kaltim, mengingat struktur dan fungsi sesuai Inpres RAN-KSB," ungkapnya.

Workshop dirangkai penyerahan Deklarasi Kesepakatan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan oleh Kadisbun Kaltim kepada Kadisbun tujuh kabupaten.(yans/sdn/humasprovkaltim)

SUMBER : SEKRETARIAT


Artikel Terkait