SAMARINDA. Daerah harus mengambil langkah cepat dan
sinergis dalam upaya percepatan pembangunan Kawasan Industri dan
Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kutai Timur. Tahun ini,
pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp258 miliar dana APBN untuk
membangun jalan pendekat menuju rencana kawasan industri internasional
tersebut. Jangan sampai dana besar itu menjadi sia-sia, tidak terserap
maksimal justru karena ketidaksiapan daerah.
"Alokasi dana ini sangat besar dan harus terserap dengan baik agar
usulan berikutnya bisa direspon baik oleh pusat. Tapi sebaliknya, jika
alokasi tahun ini tidak terserap dengan baik, maka ke depannya pasti
akan lebih berat," kata Anggota DPR RI asal pemilihan Kaltim, Hetifah
Siswanda pada buka puasa bersama awak media, di Samarinda, Sabtu
(28/7).
Hetifah yang baru saja melakukan kunjungan ke Maloy bersama Wakil
Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, meminta agar Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur bergerak lebih cepat melakukan pembebasan lahan
yang akan digunakan untuk jalan pendekat tersebut. Sebab tidak mungkin
jalan menuju Maloy dibangun jika lahannya belum dibebaskan.
Pemkab Kutai Timur juga diminta dapat menunjukkan soliditas yang kuat
untuk sukses pembangunan KIPI Maloy tersebut. Pemerintah pusat telah
memberikan dukungan serius, sementara Pemprov Kaltim juga tidak ragu
menggelontorkan APBD Provinsi demi sukses Kaltim.
"Sinergi ini menjadi sangat penting agar APBN yang disiapkan
benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi Pemprov telah
memberikan bantuan sebesar Rp38 miliar untuk pembebasan lahan. Pemkab
Kutai Timur harus segera menyelesaikan pembebasan lahan agar jalan
menuju kawasan itu bisa selesai tahun ini," papar Hetifah.
Jika alokasi APBN tahun ini bisa dimanfaatkan dengan baik maka, Pemprov
Kaltim sudah bisa segera mengusulkan dana APBN tahun 2013 untuk
membangun pelabuhan laut bertaraf internasional di kawasan tersebut.
Menjadi permasalahan yang berat, jika pembebasan lahan tidak segera
diselesaikan, maka proyek pembangunan jalan pendekat menuju Maloy
melalui dana APBN itu tentu tidak dapat dilanjutkan. Hal ini juga akan
memperlambat usulan untuk pembangunan pelabuhan.
Pemprov Kaltim sendiri sudah bertindak tidak kalah cepat. Setelah jalan
pendekat dibiayai melalui APBN, Pemprov mengalihkan alokasi anggaran
Rp100 miliar untuk membangun infrastruktur jalan di sekitar kompleks
kawasan tersebut. Ia pun berjanji akan terus berjuang demi sukses KIPI
Maloy, namun secara tegas ia meminta daerah lebih kompak mewujudkan
rencana tersebut.
"Ego sektoral harus dibuang jauh-jauh. Kawasan ini dibangun untuk
meningkatkan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Ujung akhirnya adalah
peningkatan kesejahteraan rakyat," tegas Hetifah. (sul/hmsprov)
SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM
