Atasi Impor, Pemerintah Perlu Dukung Peningkatan Produksi Gula
27 Juli 2009
Admin Website
Artikel
4789
Artinya, masih terjadi kekurangan kebutuhan gula. Untuk mengatasi kekurangan, pemerintah melakukan impor. Diharapkan ke depan pemerintah mendukung dengan kebijakan peningkatan produksi gula nasional sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor gula.
Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI) Adig Suwandi, Sabtu (25/7), pada acara diskusi Ikagi seusai temu lapang di PT Gunung Madu Plantation di Lampung Tengah mengatakan, peningkatan produksi gula di Indonesia dari perkebunan tebu di luar Jawa khususnya Lampung tidak terlalu bermasalah. Lampung bahkan mampu menyumbang 3.540 persen dari produksi gula nasional.
Untuk produksi gula dari Jawa, yang sangat perlu mendapat perhatian adalah perlunya memperhatikan tata ruang bagi areal budidaya tebu dan pola tanam yang tepat yang diimbangi kebijakan menarik bagi petani tebu.
Di Jawa, tata ruang untuk budidaya tebu tidak terlalu diatur. Hal itu menjadikan petani memiliki kebebasan dalam menggunakan lahan. Ada baiknya petani bergabung dalam kelompok tani tebu sehingga terjadi konsolidasi lahan dan budidaya tebu bisa digarap bersama-sama dengan budidaya yang terkontrol, ujar Adig.
Faktor lain yang juga harus diperhatikan adalah pola tanam. Saat ini, akibat petani tebu di Jawa membutuhkan dana cepat, petani lebih suka menanam jagung setelah padi. Sedangkan tebu ditanam mulai bulan Juli atau Agustus.
Menurut Adig, kompetisi komoditas tersebut menjadikan pasokan tebu di beberapa pabrikan gula menjadi berkurang. Dengan demikian, pabrikan gula di Jawa harus terus membina petani tebu untuk mau berbudidaya tebu secara benar.
"Intinya kebijakan peningkatan produksi gula harus terus digalakkan," ujar Adig. Namun, kebijakan itu harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang melindungi harga gula dalam negeri sehingga tidak terlalu jauh dari harga gula impor.
Menurut Adig, petani akan tergerak menanam tebu apabila harga gula stabil dan memberi keuntungan bagi petani. Untuk itu, pemerintah juga harus mengendalikan secara ketat impor gula.
Sementara dari sisi pabrikan, pemerintah harus bisa mendorong setiap pabrik gula di Jawa untuk bekerja efisien bagi peningkatan rendemen dan produktivitas gula hasil budidaya petani ataupun pabrikan.
DIKUTIP DARI KOMPAS, SENIN, 27 JULI 2009
