Anggaran Pertanian Minimal 10 Persen
16 Juni 2011 Admin Website Artikel 322
TENGGARONG - Dari ajang Rembug Utama Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 2011 yang dilaksanakan di Aula Utama Gedung Putri Karang Melenu Tenggarong, Gubernur Awang Faroek menyerukan komitmen kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memberi perhatian lebih besar bagi kepentingan pembangunan pertanian.

"Dengan semangat Penas XIII ini mari kita bulatkan tekad dan komitmen keberpihakan kepada petani dan nelayan. Masa depan Indonesia sesungguhnya sangat diharapkan dari pengembangan pertanian dalam arti luas," kata Awang Faroek disambut aplaus tidak kurang dari 600 peserta Rembut Utama Kelompok KTNA 2011.

Dukungan terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan termasuk pengembangan industrinya) setidaknya bisa diwujudkan dalam bentuk alokasi dana APBD.

Gubernur mengatakan untuk mampu mengembangkan pertanian dalam arti luas menjadi lebih baik, masing-masing daerah setidaknya harus mampu mewujudkan alokasi APBD minimal 10 persen. Menurut dia, sangat wajar jika sektor pertanian mendapat perhatian lebih besar sebab masa depan satu daerah pasti akan sangat bergantung pada pengembangan sektor pertanian.

"Seharusnya, porsi anggaran pertanian minimal mencapai 10 persen. Dengan alokasi yang lebih baik, saya yakin kebangkitan petani dan nelayan benar-benar akan terwujud," kata Awang. Namun demikian, Awang Faroek mengakui hingga saat ini kebijakan nasional masih belum banyak berpihak kepada pengembangan pertanian dalam negeri. Kebijakan nasional lebih banyak berpihak pada kepentingan ekspor.

Menurut Awang, pengembangan industri dalam negeri seharusnya bisa lebih diutamakan. Dan untuk perjuangan tersebut, Gubernur Awang Faroek sangat berharap dukungan Kelompok KTNA. Ia menyebutkan, sejumlah program pengembangan industri di Kaltim masih terhambat oleh dukungan kebijakan pusat, salah satunya ketersediaan batubara untuk pasokan industri lokal dan sejumlah power plant yang akan dikembangkan juga terkendala pasokan batubara yang minim. Padahal Kaltim adalah penghasil batubara terbesar di Indonesia.

"Eksploitasi sumber daya alam seharusnya memberi manfaat yang besar kepada masyarakat daerah. Yang terjadi, eksploitasi sumber daya alam justru lebih banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan masyarakat. Parahnya lagi, lahan pertanian kian berkurang akibat eksploitasi sumber daya alam karena para petani justru rela menjual lahan-lahan mereka," tegas Awang.

Untuk urusan yang satu ini, Pemprov Kaltim telah bersikap tegas. Perusahaan yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam yang menggunakan lahan pertanian masyarakat, diminta untuk menggantinya dengan dua kali lipat lahan pertanian baru. Dengan demikian, eksploitasi sumber daya alam tidak mengurangi lahan pertanian, tetapi justru akan menambah lahan pertanian baru.

Gubernur Awang Faroek juga mengutarakan pembangunan pertanian tidak mungkin terwujud tanpa dukungan pembangunan infrastruktur yang baik. Semua daerah kata Gubernur, harus menyadari bahwa 10 hingga 20 tahun ke depan dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim bisa sangat mungkin terjadi krisis pangan dunia. Jika semua daerah memiliki komitmen yang sama untuk membangun kemandirian pangan, maka Indonesia akan terhindar dari persoalan krisis pangan tersebut.

"Sepuluh atau atau dua puluh tahun ke depan, bisa saja terjadi krisis pangan dunia. Karena itu, 33 provinsi harus mempunyai strategi yang nyata untuk membangun kemandirian pangan. Perlu upaya serius untuk peningkatan ketahanan pangan tersebut," tegas Awang lagi.

Kaltim sendiri kata Awang, sudah memulainya dengan menyiapkan rencana besar membangun Delta Kayan Food Estate seluas 30.000 hektar di Kabupaten Bulungan. Di akhir sambutannya, Gubernur Awang Faroek memuji kepedulian Kelompok KTNA dengan perjuangannya membangun pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Pada kesempatan ini juga diberikan sejumlah penghargaan kepada tokoh yang telah memberi perhatian di bidang pertanian.

Salah satu penerimanya adalah Wagub Kaltim H Farid Wadjdy yang memperoleh Lencana Adhi Bhakti Petani Nelayan Madya. Sementara itu, Ketua Kelompok KTNA Pusat, Ir Winarno Tohir memuji kesiapan Kaltim selaku tuan rumah. Menurutnya, Penas kali ini menjadi Penas terbesar dan termegah sepanjang pelaksanaan Penas. Rembug Utama Kelompok KTNA, selain membahas program kerja, juga sekaligus akan membahas penetapan tuan rumah Penas selanjutnya. "Enam daerah sudah mengajukan diri menjadi tuan rumah Penas berikutnya, yakni Aceh, Sumatera Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali dan Sumatera Selatan," ungkap Winarno Tohir.

SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM

Artikel Terkait