| 1 |
Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir |
| 2 |
Nomor Pokok Wajib Pajak |
| 3 |
Surat keterangan domisili |
| 4 |
Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari bupati (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur) |
| 5 |
Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati) |
| 6 |
Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokas dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 |
| 7 |
Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan) |
| 8 |
Rencana kerja pembangunan perkebunan |
| 8 |
Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 9 |
Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) |
| 10 |
Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran |
| 11 |
Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai yang dilengkapi dengan rencana kerjanya |
| 11 |
Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan. |
Gunakan Browser Google Crome untuk menghindari kegagalan saat mengunduh file !!
Online
Pengunjung Hari Ini
