Realisasi Kinerja Keuangan Naik
17 September 2012 Admin Website Artikel 278

SAMARINDA. Pencapaian realisasi keuangan Pemprov Kaltim terus mengalami peningkatan. Persentase realisasi keuangan terkait serapan dana APBD Kaltim hingga 31 Agustus tahun ini telah mencapai angka 40,2% atau jauh lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya 32,73% atau terjadi peningkatan sekitar 7,47%.

Peningkatan realisasi kinerja keuangan ini tidak lepas dari upaya serius seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kaltim untuk melakukan berbagai pembenahan dan percepatan realisasi keuangan, namun tetap mengacu pada prosedur dan ketentuan yang berlaku.

"Selain komitmen serius dari Gubernur Awang Faroek, Wagub Farid Wadjdy dan Sekprov Irianto Lambrie serta seluruh jajaran SKPD, tren positif ini juga tidak lepas dari peran dan kinerja Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang terus melakukan koordinasi dan pembinaan dengan berbagai pihak terkait," kata Kepala Biro Pembangunan Daerah (Bangda) Kaltim H Salman Lumoindong, Jumat lalu.

Salman menjelaskan, realisasi keuangan itu terkait dengan serapan APBD Kaltim 2012 sebesar Rp10,51 triliun yang tersebar di 53 SKPD. Dari jumlah itu terdapat 237 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan 460 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

"Sedangkan paket seluruhnya berjumlah 7.911 kegiatan," tambahnya.

Meski demikian, diakuinya pencapaian tersebut masih berada dibawah target realisasi keuangan sebesar 50% pada periode 31 Agustus tahun ini. Terdapat devisiasi sekitar 9,8%. Target itu belum mampu dicapai karena faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal diantaranya banyak disebabkan oleh masih banyaknya paket kegiatan yang belum bisa dikerjakan atau dilanjutkan akibat belum rampungnya pembebasan lahan, termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan yang pembebasan lahannya menjadi tanggungjawab kabupaten/kota.

Sedangkan faktor internal, selain masih ada perencanaan kegiatan yang kurang matang, penyebab lain lambannya serapan anggaran juga terjadi karena keterlambatan pengajuan tagihan dari para penyedia jasa (perusahaan/kontraktor) yang telah menyelesaikan paket pekerjaan mereka.

"Hal-hal itulah yang secara langsung mempengaruhi terjadinya devisiasi itu. Karenanya, kami akan terus mengingatkan agar permasalahan seperti ini bisa segera diselesaikan," ulas Salman.

Salman juga mengungkapkan, saat rapat evaluasi penyerapan anggaran akhir pekan tadi, Wagub Farid Wadjdy memberikan dua catatan penting. Pertama, agar kepala SKPD membuat perencanaan penyerapan dana secara lebih cermat dan menugaskan Biro Bangda untuk membantu mencari solusi terbaik bagi penyelesaian sejumlah keterlambatan kegiatan tersebut.

"Pesan ini sangat penting dan harus direalisasikan. Penyerapan anggaran yang lebih baik sudah menjadi kewajiban yang harus kita capai demi peningkatan kinerja keuangan yang secara langsung akan mempercepat proses pembangunan untuk kepentingan rakyat," pungkas Salman. (sul/hmsprov)

Foto: H Salman Lumoindong


Artikel Terkait