Realisasi Kinerja Keuangan Naik
SAMARINDA. Pencapaian realisasi keuangan Pemprov
Kaltim terus mengalami peningkatan. Persentase realisasi keuangan
terkait serapan dana APBD Kaltim hingga 31 Agustus tahun ini telah
mencapai angka 40,2% atau jauh lebih baik dibanding periode yang sama
tahun lalu yang hanya 32,73% atau terjadi peningkatan sekitar 7,47%.
Peningkatan realisasi kinerja keuangan ini tidak lepas dari upaya
serius seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup
Pemprov Kaltim untuk melakukan berbagai pembenahan dan percepatan
realisasi keuangan, namun tetap mengacu pada prosedur dan ketentuan yang
berlaku.
"Selain komitmen serius dari Gubernur Awang Faroek, Wagub Farid Wadjdy
dan Sekprov Irianto Lambrie serta seluruh jajaran SKPD, tren positif
ini juga tidak lepas dari peran dan kinerja Tim Evaluasi Percepatan
Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang terus melakukan koordinasi dan
pembinaan dengan berbagai pihak terkait," kata Kepala Biro Pembangunan
Daerah (Bangda) Kaltim H Salman Lumoindong, Jumat lalu.
Salman menjelaskan, realisasi keuangan itu terkait dengan serapan APBD
Kaltim 2012 sebesar Rp10,51 triliun yang tersebar di 53 SKPD. Dari
jumlah itu terdapat 237 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan 460 Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
"Sedangkan paket seluruhnya berjumlah 7.911 kegiatan," tambahnya.
Meski demikian, diakuinya pencapaian tersebut masih berada dibawah
target realisasi keuangan sebesar 50% pada periode 31 Agustus tahun
ini. Terdapat devisiasi sekitar 9,8%. Target itu belum mampu dicapai
karena faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal diantaranya
banyak disebabkan oleh masih banyaknya paket kegiatan yang belum bisa
dikerjakan atau dilanjutkan akibat belum rampungnya pembebasan lahan,
termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan yang pembebasan lahannya menjadi
tanggungjawab kabupaten/kota.
Sedangkan faktor internal, selain masih ada perencanaan kegiatan yang
kurang matang, penyebab lain lambannya serapan anggaran juga terjadi
karena keterlambatan pengajuan tagihan dari para penyedia jasa
(perusahaan/kontraktor) yang telah menyelesaikan paket pekerjaan mereka.
"Hal-hal itulah yang secara langsung mempengaruhi terjadinya devisiasi
itu. Karenanya, kami akan terus mengingatkan agar permasalahan seperti
ini bisa segera diselesaikan," ulas Salman.
Salman juga mengungkapkan, saat rapat evaluasi penyerapan anggaran akhir
pekan tadi, Wagub Farid Wadjdy memberikan dua catatan penting. Pertama,
agar kepala SKPD membuat perencanaan penyerapan dana secara lebih
cermat dan menugaskan Biro Bangda untuk membantu mencari solusi terbaik
bagi penyelesaian sejumlah keterlambatan kegiatan tersebut.
"Pesan ini sangat penting dan harus direalisasikan. Penyerapan anggaran
yang lebih baik sudah menjadi kewajiban yang harus kita capai demi
peningkatan kinerja keuangan yang secara langsung akan mempercepat
proses pembangunan untuk kepentingan rakyat," pungkas Salman.
(sul/hmsprov)
Foto: H Salman Lumoindong
