• Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
• Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
• Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
• Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
• Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 042/K.208/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

• Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/093/Kpts-Disbun/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, dengan struktur sebagai berikut :
  
  
  

• Mudah, memberikan kemudahan bagi siapa saja yang berkepentingan dalam mendapatkan data dan informasi;
• Murah, memberikan pelayanan kepada semua pengguna dengan tingkat pelayanan yang sama meskipun dalam jarak yang jauh;
• Terkini, selalu memberikan data dan informasi yang terbaru;
• Terandalkan, data dan informasi yang disajikan dapat dipercaya;
• Objektif, mampu memberikan data dan informasi yang konsisten;
• Terkendali, mampu memberikan arahan dan respon yang baik kepada pengunjung dengan cepat dan tepat.

1. Pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan atau di https://disbun.kaltimprov.go.id/

Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Pembantu Dinas Perkebunan berdasarkan alasan sebagai berikut :

• Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
• Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
• Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
• Tidak dipenuhi permintaan informasi;
• Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan
• Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang - Undang ini.