Disbun Gandeng Peneliti dan OPD Bahas Tantangan Pengembangan Kakao Berkelanjutan
SAMARINDA. Upaya memperkuat pengembangan komoditas kakao di Kalimantan Timur kembali digiatkan. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Pengumpulan Data dan Informasi Terkait Program, Implementasi serta Tantangan/Kendala Pengembangan Kakao di Kalimantan Timur di Ruang Rapat Hevea, Kantor Disbun Kaltim, Senin (10/11/2025).
Forum ini menjadi ajang strategis untuk mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai instansi guna menyamakan langkah dalam memperkuat rantai hulu hingga hilir kakao di daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda Kaltim, Balitbangda Kaltim, Disperindagkop dan UKM Kaltim, Dinas Kehutanan Kaltim, Balai Riset dan Manajemen Perkebunan (BRMP) Kaltim, Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat, Disbun Kabupaten Kutai Timur, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, serta sejumlah bidang dan UPTD di lingkungan Disbun Kaltim.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengidentifikasi persoalan mendasar sekaligus menemukan strategi tepat dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing kakao Kaltim.
Plt Kepala Dinas Perkebunan Kaltim yang diwakili oleh Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Asmirilda, membuka kegiatan tersebut dengan menyampaikan pentingnya keterpaduan kebijakan dan aksi nyata dalam membangun ekosistem kakao yang berkeadilan dan berpihak kepada petani.
“FGD ini bertujuan mengumpulkan masukan dari kabupaten/kota terkait permasalahan di lapangan, kebijakan yang sedang dikembangkan, serta langkah-langkah yang bisa diadaptasi untuk mendorong transformasi perdagangan kakao yang berkeadilan dan pro-petani,” ujarnya.
Asmirilda juga menambahkan bahwa setiap daerah memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan rantai pasok kakao, mulai dari produksi hingga industri pengolahan, serta memahami hambatan yang dihadapi sektor ini, baik dari aspek produktivitas, kelembagaan, maupun pasar.
Dalam sesi paparan, para narasumber dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia serta Badan Riset dan Inovasi Perkebunan Nusantara memberikan wawasan mendalam mengenai arah riset dan kebijakan kakao nasional.
Di antaranya Sholahuddin Akbar, Peneliti Sosial Ekonomi sekaligus Kepala Divisi Jasa Konsultasi, Alvin Rizky Ramadhani, Peneliti Sosial Ekonomi Masyarakat, serta Broto Panji Waluyo, Pelaksana Teknis Laboratorium Tanaman Kakao.
Alvin menjelaskan bahwa penelitian ini difokuskan untuk menggali langsung permasalahan nyata yang dihadapi daerah.
“Kami ingin mendengar dari pemerintah daerah dan pelaku lapangan agar strategi pengembangan kakao bisa tepat sasaran, realistis, dan berkelanjutan,” ujar Alvin.
Melalui FGD ini, diharapkan lahir rekomendasi yang komprehensif, mencakup analisis kebijakan dan regulasi yang mendukung produksi, pengolahan, serta perdagangan kakao yang berkelanjutan.
Selain itu, forum ini juga bertujuan mengidentifikasi kesenjangan (GAP) dalam rantai nilai kakao, mengembangkan model intervensi yang adaptif terhadap kondisi lokal, serta memperkuat peran petani dalam sistem rantai pasok nasional.
Menutup kegiatan, Asmirilda menyampaikan harapannya agar forum ini menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah, lembaga riset, dan pelaku usaha.
“Kami berharap hasil FGD ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut pada aksi nyata untuk mewujudkan pengembangan kakao yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (fif/disbun)
SUMBER : SEKRETARIAT
.JPG)
